TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk menelusuri ada tidaknya transaksi mencurigakan di rekening tiga hakim agung yang memutus perkara kepemilikan TPI yakni Mohammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan.

Dari sana, PPATK bisa memberikan masukan kepada penegak hukum apakah ketiga hakim agung ini terindikasi suap atau tidak dari transaksi di rekening mereka.

"PPATK mestinya melakukan itu. Karena PPATK yang memiliki wewenang tersebut," kata Asep Warlan Yusuf, Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Bandung, kepada Warta Kota, Senin (17/11/2014).

Menurut Asep, banyaknya pihak yang mempertanyakan mengenai kewenangan hakim agung dalam memutus perkara tersebut, sebenarnya sudah menduga-duga kalau para hakim agung menerima suap dalam memutus perkara itu.

Karenanya agar dugaan yang muncul tidak terlalu jauh, maka hal itu harus dipastikan oleh PPATK dengan memeriksa transaksi keuangan di rekening ke tiganya, untuk melihat apakah benar ada indikasi suap atau tidak dalam perkara ini.

"Kalau terindikasi, apalagi ada bukti awal, maka penegak hukum harus menelusurinya lebih jauh," ujarnya.

Bahkan, kata Asep, KPK tanpa diperintah pasti langsung turun tangan jika PPATK sudah memberitahukan hasil penelusuran dan pemeriksaannya.

Seperti diketahui tiga hakim agung yaitu Mohammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan dinilai telah menabrak UU Arbitrase Nomor 30 tahun 1999 karena telah memutus perkara antara PT Berkah Karya Bersama dengan pihak Siti Hardiyanti Rukmana dalam kasus kepemilikan TPI. Mereka menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Berkah Karya Bersama. Padalah dalam klausul, seharusnya perkara ini diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional (BANI).(bum)