TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan instruksi kepada kader para partainya, baik yang menjadi kepala daerah, maupun sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Anggota Dewan Pembina Demokrat Dede Yusuf kemudian memastikan, instruksi tersebut berlaku terhadap seluruh kader Partai Demokrat.

"Kader yang di eksekutif iya. Kalau di legislatif tetap kritis produktif. Karena eksekutif Gubernur/Bupati/Walikota, harus in-line dengan kebijakan presiden," kata Dede dalam pesan singkat yang diterima Tribunnews.com, Senin (17/11/2014).

Diketahui, instruksi itu sebenarnya sudah disampaikan kepada para kader pada Rabu (12/11/2014), tetapi kemudian diulang melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Minggu (16/11/2014) kemarin.

Ada tiga instruksi yang dikeluarkan SBY dan disebut "Tiga Kewajiban bagi Partai Demokrat" yang disingkat "3 Wajib PD".

Pertama, para gubernur, bupati, dan wali kota (atau wakil-wakilnya) yang berasal dari Partai Demokrat wajib loyal kepada Presiden Jokowi. Sebagai kepala daerah, garis komando dalam pemerintahan adalah presiden, dan bukan kepada ketua umum partai.

Kedua, Partai Demokrat wajib mendukung kebijakan presiden dan pemerintahan yang tepat dan sungguh bermanfaat bagi rakyat. Tidak waton suloyo.

Ketiga, Partai Demokrat wajib mengkritisi dan menolak kebijakan presiden dan pemerintahan yang tidak tepat dan nyata-nyata tidak pro-rakyat.

Jika harus tolak dan kritisi kebijakan yang salah dan tidak pro-rakyat, Partai Demokrat mesti sampaikan dengan cara yang tepat dan beretika. Sekali lagi tidak waton suloyo.