Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana hak interpelasi mulai muncul di DPR. Hal itu menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintahan tidak mempermasalahkan adanya wacana tersebut.

"Silakan sebagai wacana, biasa saja," kata Politisi Senior PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Selasa (18/11/2014).

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Fraksi NasDem Jhonny G Plate. Pihaknya tidak khawatir dengan wacana hak interpelasi.

"Ini bagian demokrasi, pertimbangan politik kita uji di paripurna," ujar Jhonny.

Hak interpelasi dimunculkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Wacana itu juga muncul saat rapat paripurna. Saat itu anggota Fraksi PAN Yandri Susanto yang mengemukakan hal tersebut.

"Presiden sudah mengumumkan kenaikan harga BBM, bagi saya itu tidak pro rakyat. Oleh karena itu kita perlu sikapi dengan jeli dan bijaksana, karena kita sinyalir apa yang disampaikan presiden tidak sesuai dengan program rakyat," kata Yandri.

DPR, kata Yandri, sebagai wadah aspirasi rakyat perlu menyikapinya. Caranya dengan menanyakan dan meminta klarifikasi dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut.

"Pemerintah yang semena-mena menaikkan harga BBM. Sementara harga minyak dunia turun," imbuhnya.

Yandri kemudian meminta supaya anggota DPR menggunakan hak interpelasi untuk kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Saya usulkan anggota gunakan hak interpelasi," ujar Yandri.