Jusuf Kalla: Tak Tepat Minta KPK Telusuri Jejak Rekam Calon Ketum Golkar
Menurutnya, bila kandidat Ketua Umum Golkar harus diseleksi KPK, banyak lembaga akan ikut-ikutan untuk menelurusi rekam jejak calon ketuanya.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menantang panitia Musyawarah Nasional IX Partai Golkar untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menelusuri rekam jejak para calon ketua.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kini menjabat Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014), menganggap kebijakan tersebut kurang tepat.
"Nanti KPK kerja nya begitu saja. Bahayanya, nanti semua kandidat itu bisa masalah," ujar Jusuf Kalla. Menurutnya, bila kandidat Ketua Umum Golkar harus diseleksi KPK, banyak lembaga akan ikut-ikutan untuk menelurusi rekam jejak calon ketua nya.
"Tugas KPK kan menangani koruptor. Kalau dia urus itu, nanti hilang (fungsinya, red)," sambungnya. Ia tegas menolak usulan yang disampaikan Agun tersebut. Namun ia menghargai jika panitia munas menggandeng KPK.
