Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KMP Berharap KIH Ikut Interpelasi Jokowi

Pengumpulan dukungan tanda tangan anggota DPR untuk penggunaan hak bertanya ini sudah siap digulirkan pada Senin

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in KMP Berharap KIH Ikut Interpelasi Jokowi
Tribunnews/Dany Permana
Presiden Joko Widodo meninggalkan ruang konferensi pers usai mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014). Mulai pukul 00.00 tanggal 18 November 2014 harga BBM bersubsidi mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000, jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo berharap anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat juga mendukung rencana Koalisi Merah Putih menggulirkan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo.

Dia yakin ada beberapa anggota fraksi KIH yang juga kecewa dengan kebijakan Jokowi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Selain anggota Koalisi Merah Putih, dukungan juga diharapkan dari anggota KIH yang kecewa karena pemerintah menaikkan harga BBM," kata Bambang melalui pesan singkat, Minggu (23/11/2014).

Menurut Bambang, pengumpulan dukungan tanda tangan anggota DPR untuk penggunaan hak bertanya ini sudah siap digulirkan pada Senin (24/11/2014) besok. Dukungan ditargetkan bisa mencapai 300 tanda tangan.

"DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak tepat, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan," ujar Bambang.

APBN Perubahan 2014 mengasumsikan harga minyak 105 dollar AS per barel, sementara harga minyak saat ini di bawah 80 dollar AS per barel. Artinya, ujar Bambang, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional.

"Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," ujarnya.

Berita Rekomendasi

Bambang menambahkan, jika nantinya penjelasan presiden atau memuaskan, hak interpelasi akan selesai. Namun, jika tidak memuaskan, maka interpelasi bisa berlanjut ke penggunakan hak lain yang dimiliki DPR, seperti hak angket ataupun hak menyatakan pendapat. (Ihsanuddin)

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas