Politisi Partai Nasdem Ditunjuk Sebagai Jaksa Agung, Ini Akibat Buruknya pada Jaksa-jaksa Karier
Setelah Presiden Jokowi menunjuk politisi Partai Nasdem sebagai Jaksa Agung, ini akibat buruknya pada jaksa-jaksa karier.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Agung Budi Santoso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pengangkatan Jaksa Agung berlatar belakang politisi merupakan persoalan serius. Diketahui Presiden Joko Widodo mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang tercatat sebagai politisi Partai NasDem.
Demikian dikatakan Ketua DPP PKS Aboebakar Al-Habsy melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Minggu (23/11/2014). Menurut Aboe hal itu merupakan preseden yang tidak baik. "Para jaksa akan cenderung mencari afiliasi politik tertentu supaya nanti bisa terpilih dari jaksa," kata Abor.
Apalagi dua Jaksa Agung terakhir bukan berasal dari jaksa aktif di internal kejaksaan. Pola pengangkatan jaksa yang demikian, kata Aboe, tentunya akan mematikan jenjang karir di dalam institusi adiyaksa.
"Para jaksa tak akan lagi bisa bercita-cita jadi jaksa agung atau memimpin institusinya sendiri, karena jaksa agung kerap diambil dari pensiunan. Oleh karenanya bila mereka bercita-cita menjadi jaksa agung maka harus memiliki afiliasi politik," ungkap Anggota Komisi III DPR itu.
Hal itu akan berdampak buruk pada perkembangan kejaksaan, utamanya pada persoalan kualitas independensi lembaga ini. "Ke depan, pastilah akan berkembang asusmsi publik bahwa lembaga ini dapat dipengaruhi oleh kekuatan atau kepentingan politik tertentu," imbuhnya.
