Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Menkopolhukam (Tedjo Edhi Purdijatno) tidak mengerti undang-undang," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengomentari pernyataan larangan pelaksanaan Munas IX Golkar.

Ia mengingatkan Tedjo, seluruh kegiatan partai politik tidak perlu perizinan melainkan hanya pemberitahuan kepada aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Larangan itu tersebab bentrok antarkader di DPP Partai Golkar kemarin.

"Pelajari saja undang-undangnya. Ini kan parpol yang sah. Dalam perundang-undangan kita bukan izin, tetapi pemberitahuan. Seorang Menkopolhukam tidak punya pemahaman hukum," kata Desmond di DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, instruksi Menkopolhukam kepada Kapolri sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap partai politik. Sama saja dengan surat edaran Setkab terkait larangan menteri mengikuti rapat di DPR.

"Ini satu paket, ada proses pembonsaian yang melemahkan peran parpol," tuturnya sambil meminta Kapolri Jenderal Sutarman mengabaikan instruksi tersebut. "Enggak usah dipikirkan, Menkopolhukamnya tak mengerti hukum," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Tedjo memerintahkan Polri tak mengeluarkan izin Munas IX Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali seperti usulan kubu Aburizal Bakrie cs. Sementara kubu di luar Aburizal kekeuh munas januari 2015.

Tedjo memastikan pemerintah tidak khawatir dicap telah mengintervensi partai politik dengan larangan tersebut. Instruksinya itu menyikapi bentrokan antarkader Golkar yang pro dan kontra soal penetapan penyelenggaraan munas tersebut.

"Tidak (khawatir, red) dong. Lebih penting mana, Golkar yang diputuskan sepihak oleh Ical (panggilan akrab Ketua Umum DPP Golkar Aburizal) dengan kepetingan lebih besar?" kata Tedjo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/11/2014).