Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hari Guru Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 November, perlu dimaknai dari dua sisi. Pertama sisi profesionalisme dan kedua sisi kesejahteraannya.

"Ini karena sampai saat ini tingkat profesionalisme guru masih jauh dari harapan, program sertifikasi guru masih belum cukup mendorong kompetensi guru, sementara kesejahteraan pun masih belum merata dinikmati semua guru," kata Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Pintar (GIP) Alpha Amirrachman dalam siaran pers yang diterima, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya, hanya 37 persen dari seluruh 3,5 juta guru yang memiliki kualifikasi minimum Sarjana atau Diploma-IV sebagaimana disyaratkan UU Guru dan Dosen 14/2005, sementara 25 persen lainnya, hanya memiliki ijasah SMA dan bahkan di bawahnya.

"Rendahnya kualifikasi guru ini disebabkan bebarapa hal. Yang pertama over supply guru, rendahnya gaji guru dan lemahnya rekrutmen guru. Pendidikan keguruan yang diselenggrakan LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) juga tidak merefleksikan inovasi dan cara berpikir terkini, sementara standar pelatihan pun sangat beragam," ujar Alpha.

Walaupun program sertifikasi guru telah meningkatkan kesejahteraan guru, namun dampaknya pada meningkatnya profesionalisme guru masih belum terlihat. Pada saat yang sama ada banyak guru honorer yang tidak mendapatkan imbalan yang sepadan, padahal mereka seringkali lebih rajin dan kompeten dibanding guru PNS, peran mereka dalam memajukan pendidikan Indonesia patut diapresiasi dan diperhitungkan, demikian Alpha.

"Pemerintah perlu mengatur dengan tegas perekrutan guru kontrak ini supaya mereka tidak diperlakukan semena-mena," ujarnya.

Alpha mengungkapkan sebuah penelitian di tahun 2011 pada guru-guru yang sudah mengikuti sertifikasi dan yang belum menunjukkan bahwa program sertifikasi guru belum memberikan dampak pada performa siswa. Penelitian lain di tahun 2012 pada 360 sekolah SD dan SMP juga menunjukkan hal yang sama, hanya secara positif membuat guru tidak lagi menyambi pekerjaan lain.

"Reformasi LPTK juga merupakan keharusan, di mana pendidikan karakter guru ditanamkan dengan kuat, misalnya melalui pendidikan guru berasrama. Sementara untuk memperbaiki kondisi yang ada sekarang, pemerintah dapat memberikan penguatan melalui pelatihan guru," ujar Ketua Gerakan Indonesia Pintar Feber Suhendra.

Namun pelatihan guru konvensional yang ada sekarang sangat boros karena mahal biayanya. Untuk memberikan pelatihan kepada 3.5 juta guru membutuhkan biaya kurang lebih Rp 5 juta per orang, jadi untuk seluruh guru akan membutuhkan Rp. 17,5 triliun.

"Jika satu angkatan lima hari maka per tahun 1000 guru artinya butuh waktu 35 tahun untuk memberikan pelatihan buat seluruh guru yang ada," kata Feber.

Karena itu perlu ada terobosan, misalnya melakukan pelatihan guru on-line dengan memanfaatkan jaringan Pustekom yang sudah ada, dengan pusat pelatihan ditempatkan di tingkat kabupaten/kota sehingga guru tidak perlu jauh pergi ke LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) di tingkat provinsi untuk mengikuti pelatihan secara konvensional.

"Seharusnya LPMP lebih berfungsi sebagai tempat pelatihan TOT (training of trainer) untuk guru-guru yang akan membimbing pelatihan guru on-line di tingkat kabupaten/kota dan sebagai sumber bahan ajar," lanjutnya.