Larang Golkar Gelar Munas, Jokowi Harus Tegur Keras Menkopolhukam
sikap dari Menkopolhukam tersebut sudah membawa negara terlalu jauh mengintervensi Parpol
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo harus segera memberikan teguran keras kepada Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyusul pernyataannya yang melarang kepolisian mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali.
"Dengan nalar dan semangat kekuasaan mereka berlaku antipolitik rakyat, antidemokrasi, antikritik dan antidisalahkan. Pemerintahan ini harus ditegur," kata Sekretaris DPP Partai Demokrat, Farhan Effendy kepada Tribunnews.com, Kamis(27/11/2014).
Menurut Farhan, sikap dari Menkopolhukam tersebut sudah membawa negara terlalu jauh mengintervensi Parpol. Karena itu sebaiknya Presiden Joko Widodo membenahi kabinetnya dan mengubah strategi politiknya terhadap DPR. Bukannya mengupayakan merusak susunan kekuatan politik oposisi yang ada di luar institusi kenegaraan.
Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta pihak kepolisian melarang mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali, menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, adalah sebuah pernyataan offside.
"Menko Polhukam sudah berlebihan dalam bertindak. Tak sepantasnya ia mencampuri terlalu jauh urusan internal partai politik. Jika yang dikhawatirkan dalam penyelenggaraan munas adalah kisruh, Menko Polhukam seharusnya menindak tegas dalang kekisruhan, bukan lantas melarang penyelenggaraan munas," kata Fadli Zon.
