TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fadli Zon menyebutkan, Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo jangan sampai dicap sebagai kabinet medioker sehingga perlu ada pergantian posisi menteri.

Fadli Zon menilai menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja tidak memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.

"Orang-orang di kementerian saat ini bukan creme de la creme, bukan orang-orang terbaik. Ini bukan kabinet zaken, tapi jangan sampai juga dibilang kabinet medioker maka harus ada pergantian," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Politisi Partai Gerindra itu menyarankan Presiden mengevaluasi para menteri dalam waktu 3-6 bulan ini. Apabila tidak bagus, presiden dituntut berani untuk mengganti menteri tersebut.

Menteri-menteri yang dikritik Fadli yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menerbitan surat pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan M Romahurmuzy dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang melarang pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar di Bali.

"Sekarang ini orang-orangnya lemah sekali. Tidak ada yang mengerti hukum, semua aturan ditabrak. Beda cerita kalau ada orang-orang seperti Saldi Isra, Irman Putra Sidin, atau Yusril, tak ada yang mengingatkan," ucapnya.

Ke depan, Fadli juga meminta para menteri bisa fokus kepada masalah substansial yang dihadapi kementeriannya dan menanggalkan segala bentuk pencitraan. Misalnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri memiliki pekerjaan rumah untuk menekan angka pengangguran dan Tedjo memiliki pekerjaan besar untuk mengatasi konflik TNI dan Polri.

"Kalau Menaker awalnya naik pagar, ya nggak apa-apa. Tapi banyak persoalan substansi, mapping masalah. Kalau prioritas tidak tahu, apa yang diselesaikan, nantinya cuma hanya pencitraan," kata politisi Partai Gerindra itu.