TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan senator yang juga pengusaha nasional Poppy Dharsono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung gerakan mahasiswa dan buruh yang terus berjuang menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, kenaikan ini bukan saja menambah kesengsaraan rakyat tetapi juga pemerintah terjebak pada kepentingan neoliberlisme dan tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Trisakti Bung Karno.

“Mahasiswa, kaum miskin kota dan dan gerakan buruh dan pekerja di berbagai kota di seluruh Indonesia akan menggelar protes besar besar pekan depan. Karena itu dukung mereka,” ujar Poppy Dharsono dalam keterangan pers, Rabu (3/12/2014).

Poppy yang kini aktif dalam gerakan Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) menegaskan, protes penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini terjadi dalam berbagai bentuk dari, aksi di kampus, pabrik dan DPR dan DPRD, blokade jalan industri dan jalan tol, pendudukan SBPU sampai kantor pemerintahan, pembajakan truk-truk BBM sampai aksi ke istana negara.

“Semua itu karena mereka tahu, soal subsidi BBM yang sering digemborkan pemerintah, hanya pembohongan publik belaka. Kaeena sampai saat ini pemerintah tidak mau terbuka atas perhitungan. Pemerintah selalu bilang rugi dan tekor. Padahal dengan menjual Rp 6500 per liter BBM jenis premium, pemerintah sudah untung,” ujar Poppy, mengutip perhitungan yang dilakukan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie.

Menurut Poppy, kemandirian yang selalu dikampanyekan Joko Widodo sebelum menjadi presiden, terbantahkan dengan keputusannya menaikkan harga BBM. Sebab kenaikan itu karena pemerintah tidak mampu berdiri tegak dan sebaliknya tunduk pada kepentingan asing.

Poppy menjelaskan, keputusan pemerintah Joko Widodo menaikkan harga BBM sebenarnya merupakan keinginan dari Bank Dunia (Word Bank). Sejak Oktober 2014 Bank Dunia telah mendesak Indonesia mencabut subsidi dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg dalam teleconfrence di kantor Bank Dunia, Jakarta, Senin (6/10).

Karena itulah Poppy dan para aktivis di KKR mendesak pmerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mencabut kenaikan harga BBM dan menunggu hasil temuan Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri yang tengah menyelidiki adanya mafia migas yang membuat biaya BBM tinggi.

Menurut Poppy, KKR menuntut seharusnya berdasarkan temuan tim yang yang objektif, pemerintah menurunkan harga BBM. Rakyat menunggu pemerintah tidak berbohong lagi dan memegang teguh doktrin Trisakti sesuai janji-janji kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla.