TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengingatkan beberapa faktor yang menyulitkan perempuan parlemen di tingkat nasional dan lokal dalam mempertahankan sikap tetap kritis dalam berbagai pembahasan peraturan perundang-undangan (regulas) di tengah persaingan politik yang kian tajam.

Selain beberapa faktor, perempuan parlemen juga menghadapi beberapa tantangan agar perempuan parlemen bergerak aktif dalam kerja keparlemenan.

Perempuan kelahiran 31 Oktober 1952 ini mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah yang dihadapi perempuan parlemen, termasuk mempertahankan eksistensi kepengurusan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI).

“Ke depan, tentu saja pekerjaan rumah kita masih panjang di tengah gaduhnya politik kekinian. Saya berharap KPP RI dapat kembali pada spirit awal sebagai wadah komunikasi dan konsolidasi parlemen perempuan dalam mengawal agenda advokasi bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Kuatnya jejaring antara Kaukus Perempuan Parlemen di nasional dan lokal, saya rasa, bisa kita wujudkan bersama.”

Ratu Hemas berbagi pengalaman selaku Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPD, termasuk keterlibatannya dalam sejumlah kegiatan kaukus perempuan parlemen, dalam makalah berjudul “Strategi Penguatan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia: Agenda Advokasi Isu Perempuan dan Membangun Jaringan Perempuan Parlemen”.

Dia menyampaikannya pada “Workshop Nasional Penguatan Kaukus Perempuan Parlemen” bertema “Meningkatkan Kapasitas, Membangun Komitmen dan Dedikasi bagi Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta, dan United Nations Development Programme (UNDP), Rabu, (3/12/2014) di Hotel Mandarin Oriental Jl MH Thamrin, Jakarta.

Ratu Hemas mengajak KPP RI untuk tetap kritis kendati di tengah persaingan politik yang kian tajam seiring situasi politik yang terus berkembang.

“KPP RI harus terus kita jaga untuk tetap kritis dalam berbagai pembahasan regulasi di parlemen, serta menjadinya sebagai wahana diskusi antaranggota parlemen terutama ketika menggodok substansi persoalan yang membutuhkan respon yang cepat,” ujar istri raja Kasultanan Yogyakarta (permaisuri Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat) sejak tahun 1989 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998 ini.

Berkaca pada pengalamannya selama menjadi Wakil Ketua DPD untuk periode 2009-2014 dan 2014-2019, dia mengaku, mempertahankan sikap tetap kritis dalam berbagai pembahasan peraturan perundang-undangan di tengah persaingan politik yang kian tajam tersebut tidak mudah.

“Cita-cita awal anggota KPP RI agar bersatu dengan status politiknya sebagai perempuan saja, yang terlepas dari warna baju partainya, pada prakteknya dari waktu ke waktu kian sulit berjalan.”

Ratu Hemas, yang pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Majalah Kartini ini, mencatat beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya adalah lemahnya komitmen dan pemahaman anggota KPP RI sendiri, sehingga mereka mudah terbawa arus gonjang-ganjing politik dan ikut terpecah-belah.

Kemudian, lemahnya posisi tawar anggota parlemen perempuan, baik di partai, fraksi, komisi/komite, maupun alat kelengkapan dewan lainnya. “Dapat dilihat dari masih minimnya perempuan yang duduk pada posisi strategis, yakni pengambi keputusan.”

"Faktor lainnya ialah belum kuatnya jejaring antarperempuan parlemen, sehingga satu sama lain tidak dapat saling mendukung,” kata Ratu Hemas.