Surat Dukungan untuk Aburizal Masih Diverifikasi
"Ini sedang kita verifikasi yang memberikan dukungan untuk Aburizal," imbuh Hamka.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, BALI - Suara dukungan untuk ketua umum demisioner, Aburizal Bakrie pada Munas IX Golkar belum pasti. Dukungan berupa surat suara DPD I, DPD II, ormas Golkar dan DPP sebagai syarat maju bakal calon ketua umum Golkar masih diverifikasi panitia.
Tim Verifikasi Munas, Hamka B Hadi, mengungkapkan pihaknya membutuhkan waktu mengecek surat pernyataan dukungan yang diberikan peserta dalam rapat paripurna munas. Belum semua DPD mendeklarasikan dukungan, menyertakan surat dukungan secara tertulis.
Hamka melaporkan terdapat 563 suara dalam pemilihan ketum terdiri dari DPP I 34 suara, DPP II 519 suara, dan ormas 10 suara. Sementara data dukungan yang masuk ke Aburizal baru dari 34 DPD I, 459 DPD II dan tujuh ormas, sehingga totalnya 500 dukungan.
Angka tersebut berbeda dengan data yang dipegang Aburizal sebanyak 547 dukungan. "Ini terjadi karena adanya perbedaan data tertulis. Mungkin belum dimasukkan. Ini sedang kita verifikasi yang memberikan dukungan untuk Aburizal," imbuh Hamka.
Verifikasi tim menyangkut ormas masih dilakukan terhadap AMPG yang belum menyatakan sikap tertulis namun sudah memberikan pandangan umum di panggung munas. Sedangkan Kosgoro tidak hadir dan MKGR sudah memberi pandangan dan suratnya secara tertulis.
Namun tim tetap memverifikasi surat mandat MKGR karena Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso telah dipecat dalam Munas IX Golkar. "Untuk DPD II data ini (459) yang sudah diverifikasi. Kalau kurang nanti dimintai pendapatnya," kata Hamka
Sementara Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad mengatakan, hasil rapat komisi yang berlangsung secara tertutup akan disahkan esok hari di sidang paripurna.
Seluruh peserta Munas dibagi menjadi 3 komisi. Rapat Komisi A membahas keorganisasian berlangsung di Mangupura Hall. Sejumlah poin yang dibahas di komisi ini adalah struktur kepengurusan dan AD/ART.
"Di Komisi A ini memang cukup panjang pembahasannya," kata Fadel. Komisi B akan membahas rekomendasi Munas, program kerja, serta pernyataan politik. Sementara rapat Komisi C akan membahas kaderisasi.