Tribun

SBY: Golkar Menolak Sepihak Perppu Pilkada Berarti Ingkari Kesepakatan

"Kini, secara sepihak PG menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip,"

Penulis: Y Gustaman
SBY: Golkar Menolak Sepihak Perppu Pilkada Berarti Ingkari Kesepakatan
@SBYudhoyono
Tweet SBY kesal terhadap Partai Golkar yang sepihak menolak Perppu Pilkada. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Y Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Kini, secara sepihak PG menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam akun Twitter resmi miliknya @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu membatalkan nyepi politiknya, dipicu sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang terpilih aklamasi dalam Munas IX Golkar di Bali agar kader beringin di DPR RI menolak menyetujui Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Pilkada dua hari lalu.

Merasa bertanggungjawab melahirkan Perppu Pilkada di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI, SBY pun menuliskan 14 tweet, yang kesemuanya menyoal kesepakatan Partai Demokrat dengan partai pendukung Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 lalu.

SBY menanggapi kritis sikap penolakan Golkar terkait Perppu Pilkada yang ditandatanganinya sebelum lengser. Dari 14 tweet, ada delapan tweet yang fontnya lebih besar seolah SBY ingin memberikan penekanan di dalamnya. Termasuk kutipan di awal berita.

Ia memastikan, Partai Demokrat tak akan bekerjasama dengan partai politik yang tidak konsisten, mengingkari kesepakatan, dan meningalkan komitmennya begitu saja. Partai yang dimaksud SBY tidak lain Partai Golkar yang kembali dinakhodai Aburizal atau akrab disapa Ical.

"Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini. Saya dan PD meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti," tulis SBY di tweet berikutnya.

SBY pun bercerita memegang nota Kesepakatan Bersama enam parpol pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung Perppu Pilkada yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP (hanya ketum).

"Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu," jelas SBY.

Sejak awal mendukung pilkada langsung, SBY pun telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan dan partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat untuk memperjuangkan Perppu Pilkada.

  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas