TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menyayangkan, soal sikap Partai Golkar yang kabarnya menolak Perppu Pilkada Langsung yang diterbitkan saat Presiden SBY masih menjabat.

"Kami menyayangkan dan mempertanyakan. Saya tidak bisa memvonis, kami masih berharap. Bisa saja mereka mendukung atau menerima. Jika mendukung jangan lip service tapi keyakinan," kata Ibas sapaan akrabnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Dirinya berharap dukungan tersebut tak hanya diatas kertas. Pasalnya Perppu Pilkada sudah melalui pertimbangan yang masak untuk memenuhi harapan rakyat.

"Politik itu dinamis namun politik itu juga harus disertai dengan etika. Perppu Pilkada yang dikeluarkan sudah melalui pertimbangan yang masak. Bukankah kita semua sepakat untuk menjadikan negara Indonesia menjadi lebih sejahtera dan demokratis sesuai dengan harapan rakyat?" kata Ibas.

Anggota Komisi X DPR RI ini berpandangan, kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakatnya akan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Menurutnya, aturan dan perbaikan melalui Perppu Pilkada Langsung mensyaratkan calon kepala daerah untuk mewujudkan harapan rakyat tersebut.

"Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga pasti akan bertanggungjawab penuh untuk memajukan serta mensejahterakan rakyat karena mereka dipilih langsung dan saya pikir Perppu Pilkada sudah mengandung perbaikan-perbaikan," kata Ibas.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini juga menyampaikan rasa optimisnya bahwa niat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat pasti akan didukung seluruh fraksi di DPR RI karena DPR merupakan bagian dari masyarakat.