TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana menggelar Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12/2014) siang, dibenarkan Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa.

Menurut Agun, munas tersebut hanya akan benar-benar dilaksanakan jika memenuhi aturan yang tertera dalam AD/ART Partai Golkar.

Agun menjelaskan, salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah jumlah peserta munas dari pengurus DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota memenuhi batas kuorum. Ia mengaku terus bekerja keras memenuhi syarat itu dan syarat lainnya.

"Kita bekerja keras, soalnya (pengurus) DPD-DPD ini ada dalam ancaman. Insya Allah kalau memenuhi AD/ART akan kita buka," kata Agun saat menjadi narasumber dalam diskusi politik di Smart FM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Anggota DPR RI itu mengungkapkan, dalam Munas IX Golkar yang digelar di Ancol nanti juga akan berlangsung pemilihan ketua umum yang lebih demokratis.

Ia menolak mengakui hasil Munas IX di Bali, yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2014-2019, karena proses dan pelaksanaannya penuh transaksional serta intimidasi.

"Lihat nanti, munas lebih demokratis, ada kompetisi yang fair dan tidak ada aklamasi-aklamasian," ujarnya.

Sementara itu, Aburizal Bakrie melarang semua kader Golkar menghadiri munas selain munas di Bali. Ia mengancam akan membekukan pengurus DPD yang menghadiri munas tandingan versi Presidium Penyelamat Partai.