TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah mengatakan, pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas peraturan presiden (Perppu) tentang Pilkada dan Pemerintah Daerah.

"Dalam masa reses ini kami akan membahas dan akan bertemu dengan pak SBY untuk membaca efek dan implikasi yang ditimbulkan dari Perppu ini," kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Fahri menyebutkan, sebagian ahli tata negara menilai dua Perpu itu memiliki dampak negatif dan positif. Sehingga untuk memutuskan Perpu itu perlu pertimbangan yang matang agar tidak kontraproduktif dalam proses demokrasi ke depan.

"Sebagian ahli tata negara mengatakan kalau ditolak jelek, diterima juga jelek (Perpu). Kami ingin mencari celah komplikasi ini, agar tidak merugikan pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, ketika SBY hendak mengeluarkan Perpu tersebut menimbulkan pro dan kontra di KMP yang ketika itu tengah melakukan konsolidasi untuk membangun koalisi di parlemen.

"Sewaktu kami bahas koalisi, SBY mau keluarkan Perppu. Perppu itu tebel, sebuah peraturan undang undang baru. Kami mau mengubah satu pasal di MD3 saja berantemnya seperti itu, apalagi dalam pasal undang-undang yang tebal ini, tentu harus ada pembahasan yang mendalam," kata Wakil Ketua DPR tersebut.

Menurutnya, saat ini sudah ada dua partai di KMP yang telah mengkaji Perpu tersebut, yaitu Golkar dan PAN. Setelah melihat isi Perpu itu Golkar memutuskan menolak, sedangkan PAN mendukung.‬

"‪Tentu Demokrat sesuai dengan apa yang telah dikatakan pak SBY karena Perppu ini produk beliau.‬ ‪Kami di PKS, PPP, dan Gerindra tentu akan membahas ini kembali," katanya.