TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dikenal dunia Internasional sebagai negara maritim karena luas wilayah lautnya mencapai 5,8 juta km dari total luas wilayah Indonesia.

Di samping itu, jumlah pulaunya mencapai 17.508 dan panjang garis pantai sekitar 81.000 km, membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Tetapi, meski sudah dijaga ketat, karena berbagai pendukung masih minim, wajar bila laut Indonesia dapat mengundang warga negara asing mengeruk sumber daya alamnya, seperti ikan.

Bahkan, keberadaan pulau-pulau terluar itu dijadikan tempat persinggahan yang nyaman bagi kapal asing yang menyusup ke perairan Indonesia, sehingga laut sangat perlu ditingkatkan penjagaannya.

Terkait peningkatan penjagaan tersebut, Menko Polhukam, Tedjo Edhi Purdjiatno menilai pentingnya sinergi antar instansi. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim pun diyakini bisa terwujud, bila tiap pemangku kebijakan menanggalkan egonya.

Salah satu dicontohkan Tedjo adalah fasilitas radar yang dimiliki TNI AL untuk memantau objek di lautan. Alutsista tersebut memang ampuh dalam mendeteksi hal mencurigakan, seperti kapal asing dan semacamnya. Terbukti dari banyaknya armada laut asing yang ditangkap karena masuk wilayah NKRI tanpa ijin. Hanya saja, kata Tedjo saat ini banyak laporan soal kinerja radar yang cenderung menurun.

Karena itu Tedjo berencana mengundang seluruh pihak yang berwenang terhadap laut untuk mencari solusi terbaik. Tujuannya supaya pengamanan di perairan menjadi lebih efisien dan penggunaan radar bisa dioptimalkan. Terutama di daerah Indonesia Bagian Timur.

Memang, tekan Tedjo, setiap departemen yang mengawal kemaritiman memiliki anggaran untuk membuat radar. Namun, penempatannya, kata Tedjo, seringkali berdekatan dengan instansi lain. Padahal obyek yang dipantau sama.

"Sehingga tidak efisien, karena apa, dengan data yang sama ditangkap radar yang sama, tetapi semua membangun," kata Tedjo berbincang dengan Tribun, Rabu (10/12/2014).

Menurutnya, lembaga-lembaga kelautan harus mengefisiensi dan mengoptimalkan kegunaan radar. Sinergi antar stakeholder diharapkan bisa dimulai dari pemantauan laut.

Tedjo pun menghimbau kementerian-kementerian terkait tak 'berlomba-lomba' dalam membangun radar. Misalnya, alat pantau milik TNI AL yang diyakini lebih bisa digunakan semua pihak, maka yang lain tak perlu lagi membangun radar lagi. Justru, menurut Tedjo, lebih baik anggaran radar yang tak terpakai di kementerian lain, dialihfungsikan sebagai dana perawatannya.

"Nah, kalau dari kementerian pertahanan sudah membangun radar di suatu tempat yang bisa digunakan bersama, ya mestinya yang lain tidak perlu bangun radar lagi. Bisa digunakan untuk membuat kapal atau apa yang bisa tidak membuang dana," ujarnya

Menurut Tedjo, Kemenko Kemaritiman pun akan digandeng pihaknya mengenai hal ini. Agar pandangan beberapa instansi kelautan menjadi seragam soal pemanfaatan radar tersebut.

"Nanti ini di kementerian koordintor kemaritiman bisa mengkoordinir ini untuk sinkronisasi kementerian yang ada di bawahnya dan berkoordinasi dengan saya memanfaatkan radar-radar yang ada di militer," katanya.