KPK Dalami Keterlibatan Pertamina EP di Kasus Dugaan Suap PLTG Bangkalan
"Misalnya kenapa kok tidak dibangun-bangun, padahal sudah ada kontraknya tapi duitnya dibayar. Makanya kita dalami," ujar Adnan.
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami peran Pertamina EP dalam dugaan perkara suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Bangkalan dan Gresik, Jawa Timur.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pendalaman tersebut untuk menelusuri sejauh mana penyimpangan pembangunan PLTG tersebut.
"Misalnya kenapa kok tidak dibangun-bangun, padahal sudah ada kontraknya tapi duitnya dibayar. Makanya kita dalami," ujar Adnan kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Pendalaman yang dilakukan di KPK didasari pada proyek PLTG yang tak segera dilakukan padahal investasinya besar. Untuk itu Adnan menegaskan pihaknya akan memprioritaskan pemeriksaan PLTG di Bangkalan.
Sekadar informasi, pada Septermber 2007, PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa membuat perjanjian jual beli gas (PJBG). Dalam PJBG, PT MKS wajib menyalurkan gas alam ke PLTG Gili Timur, Bangkalan dan membangun instalasi jaringan pipa dari Gresik ke PLTG Gili Timur.
Akan tetapi, PT MKS tidak pernah membangun jaringan pipa gas ke PLTG Gili Timur dan tidak ada pasokan gas alam ke PLTG Gili Timur. Akibat perbuatan tersebut negara diduga mengalami kerugian Rp 5 triliun.
PT MKS diduga kuat menjual gas alam kepada pihak lain. Ketika dikonfirmasi kepada Adnan, gas alam tersebut justru dijual lagi ke BUMD di Bangkalan.
Hari ini KPK memanggil Presdir PT Pertamina EP Tri Siwindono dan Direktur PT Pertamina EP Haposan Napitupulu untuk dimintai keterangannya untuk tersangka Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko.
