Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu kelemahan pemerintahan selama ini adalah birokrasi yang panjang, kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK. Selain itu para pejabat juga cenderung butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Hal itu pastinya membuat para investor berpikir dua kali untuk menanamkan uangnya.

"Kelemahan kita di sini, Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah," kata JK dalam sambutannya di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas), di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, kamis (18/12/2014).

Ia menuturkan, sering kali seorang Menteri atau Gubernur takut untuk mengambil kebijakan strategis, sang pejabat lalu menyerahkan tanggung jawab itu ke bawahannya. Setelah beberapa kali berpindah tangan dan setelah memakan waktu yang lama, akhirnya keputusan strategis diambil.

"Misal Gubernur memberikan (tanggungjawab) ke Sekda (red: Sekretaris Daerah), lalu Sekda ke kepala biro" jelasnya.

JK memaklumi, ketakutan para pejabat itu antara lain karena banyaknya pejabat yang diamankan aparat karena salah mengambil kebijakan lalu dituduh korupsi. Para pejabat kemudian enggan mengambil keputusan yang strategis.

Dihadapan para kepala daerah peserta Musrembangnas, JK mengajak para pejabat untuk lebih berani dan lebih cepat mengambil keputusan, serta melakukan pemangkasan birokrasi.

"Jadi perintah saja. Negeri ini pemerintah yang beri perintah, bukan memberi himbauan. Selama tak ambil manfaat pribadi tak apa-apa," terangnya.

Menurut JK kriminalisasi terhadap kebijakan, sedikit banyaknya telah membuat orang ketakutan, dan menyebabkan pertumbuhan ekononi sedikit terhambat.