TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang menaikkan harga BBM dan rencana kenaikan tarif listrik serta anjloknya rupiah terhadap dollar AS dikeluhkan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Mereka menganggap kebijakan tersebut dapat menghilangkan daya saing karena banyak produk import yang akan membanjiri Indonesia.

"Dengan begitu membuat anggota IWAPI kehilangan daya saing. Banyaknya produk import dari Cina membuat harga jual produk dalam negeri kehilangan daya saing, karena tidak sanggup memproduksi dengan harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Di tengah situasi yang sulit buat para pelaku UKM, IWAPI tetap bersemangat dan IWAPI berupaya untuk terus memotivasi sesama pelaku usaha agar dapat terus bertahan di tengah gempuran kenaikan harga-harga di pasar yang tentunya akan mempengaruhi iklim pasar dan usaha secara langsung," ujar Juru Bicara IWAPI Inggrid Kansil dalam pernyataannya, Jumat(19/12/2014).

Di sisi lain menurut Inggrid IWAPI juga memprotes kenaikan upah minimum yang sangat luar biasa setiap tahunnya. Dikhawatirkan adanya hal tersebut kata Inggrid dapat menimbulkan ketidakpastian dan banyak pelaku bisnis yang tidak mampu bertahan.

"IWAPI menilai adanya rencana pemerintah untuk menetapkan kenaikan harga listrik dengan tarif mengambang mengikuti pergerakan harga “dollar”, membuat dunia usaha apalagi UKM berada dalam ketidak pastian sehingga dikuatirkan tidak mampu bertahan. Padahal hampir 90 persen hasil usaha anggota IWAPI dipasarkan didalam negeri, sehingga kestabilan harga jual menjadi sangat penting," kata mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini.

"Untuk itu saya secara khusus meminta kepada pemerintah agar bisa memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi para pengusaha ( khususnya pengusaha perempuan Indonesia)," tambah Inggrid.

Sementara itu Nita Yudi selaku Ketua Umum DPP IWAPI bersama jajaran pengurus lainnya mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat lndonesia. IWAPI sebagai organisasi perempuan pengusaha terbesar di lndonesia menjadi salah satu pilar utama yang berkontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

UKM menjadi tulang punggung organisasi IWAPI, sehingga iklim usaha yang kondusif menjadi hal yang sangat penting untuk membuat mereka bertahan dan meningkat dari usaha mikro menjadi perusahaan di sektor formal.

"Di sisi lain IWAPI juga meminta kepada pemerintah untuk menjalakan kebijakan yang dapat mendukung kelangsungan usaha para pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan pengurangan subsidi BBM, rencana kenaikan listrik dengan tarif mengambang dan kenaikan upah minimum yang tidak terkendali," kata Nita.