TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago menyadari dengan luas kawasan kumuh sebesar 38.431 hektare, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki slum atau wilayah kumuh terluas.

Oleh karena itu, pembangunan dalam lima tahun ke depan ditargetkan menghilangkan permukiman kumuh hingga nol hektar. Namun, dia menyadari mengubah permukiman kumuh bukanlah persoalan mengubah wajah bangunan fisik.

"Tapi esensinya adalah pembangunan manusia dan pembangunan sosial. Peningkatan penghasilan, mengubah perilaku, mengubah nilai-nilai, itu syarat lain yang dilakukan untuk mengubah wajah kota," kata Andrinof, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Andrinof mengatakan, penanganan kumuh yang sesungguhnya adalah bagaimana membuat semua pemangku kepentingan sadar bahwa mereka menjadi subjek aktif untuk menghilangkan kekumuhan. "Itulah pembangunan. Perilaku itu berubah kalau ada nilai-nilai yang berubah," ucap dia.

Lebih lanjut dia bilang, kalaupun anggaran pemerintah cukup, maka bisa digunakan untuk membiayai penanganan kumuh. Tapi jikalau gagal mengubah nilai, maka usia bersih dari bangunan fisik itu tidaklah panjang. "Mungkin tidak sampai 1 tahun dan sebaliknya," imbuh Andrinof.

Dia juga menyoroti, pembangunan kota-kota baru harus diperhatikan oleh semua pihak agar tidak memunculkan slum baru.