TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo menyesalkan sikap pemerintah yang mempersoalkan masalah izin slot penerbangan AirAsia yang mengalami kecelakaan pada Minggu (28/12/2014) silam.

Menurutnya ditengah proses evakuasi dan duka keluarga, slot penerbangan tidak ada kaitannya dengan kecelakaan AirAsia QZ8501.

"Apa kalau berangkat tidak hari itu tidak ada kecelakaan? Apa kalau berangkat tidak sesuai slot itu sudah pasti ada kecelakan? Tidak bisa. Makanya pemerintah tidak usah mempersoalkan slot terbang dulu. AirAsia hanya ketiban sial," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (9/1/2015).

Dirinya menjelaskan, untuk penerbangan luar negeri memang kewenangan Menhub. Namun kementerian tidak mungkin mengawasi perjalanan pesawat setiap hari. Itu sebabnya diserahkan ke Otoritas Bandara. Dengan catatan, Otoritas Bandara harus bekerja maksimal.

"Kalau sibuk pencitraan, apakah menteri bisa memantau setiap hari? Kalau tidak bisa, ya serahkan ke pihak otoritas bandara, sehingga bisa tahu langsung penerbangan antar negara dan tentunuya pelaksanaan harus melaporkan hasil akhir setiap hari kepada kementerian." ujarnya.

Oleh sebab itu dirinya berharap, untuk kondisi saat ini tidak perlu saling menyalahkan. Sebab yang salah sudah pasti Kementrian Perhubungan lantaran mempunyai kaki tangan yang tidak benar.

Lebih lanjut Bambang menilai, jika kementrian mempersoalkan masalah slot penerbangan, tentu saja kesalahan berpangkal pada karut marut birokrasi kementerian. Dirinya mencontohkan, selama pemerintahan sebelum Jokowi, semua laporan penerbangan masuk ke Dirjen Perhubungan. Namun, jika pada pemerintahan sekarang, apabila yang bersangkutan tidak melapor ke dirjen, berarti ada dugaan bahwa pemerintahan sekarang dianggap lemah.