Apakah serentak secara nasional atau serentak berdasarkan wilayah/regional tertentu.

"Harus diingat Pilkada serentak memerlukan kesiapan yang cukup matang pada banyak aspek, termasuk aspek penyelesaian sengketa, aspek keamanan dan stabilitas lokal dan nasional, aspek kesiapan penyelenggara pemilu, dll," ujarnya.

"Jangan memandang Pilkada serentak hanya dengan pertimbangan efisiensi waktu dan penghematan anggaran belaka. Bahkan dalam soal keserentakan waktu pelaksanaan Pilkada ada beberapa opsi yang bisa dikaji, apakah serentak berdasarkan hari, minggu atau bulan," sambung dia.

Terakhir atau keenam, kata Yanuar, mengenai calon tunggal versus calon paket. seperti diketahui selama ini calon yang diajukan dan diusung dalam pilkada bersifat paket, yaitu calon kepala daerah berpasangan dengan calon wakil kepala derah.

Namun dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014, calon yang diajukan bersifat tunggal, hanya calon kepala daerah saja. Pengisian jabatan wakil kepala derah menjadi wewenang calon kepala daerah terpilih. Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

"Sistem pemilihan satu paket mampu merangkul kekuatan politik lokal dan efisien pada saat terjadinya penggantian kepala daerah oleh wakil kepala daerah ketika kepala derah berhalangan tetap. Tapi kelemahannya, sistem ini telah mendorong terjadinya disharmoni dalam kepemimpinan daerah, konflik birokrasi dan penyeragaman jumlah wakil kepala daerah padahal kondisi antardaerah itu berbeda-beda," ujarnya.

Sementara itu, sistem pemilihan tunggal lebih menjamin stabilitas pemerintahan lokal dan memperkuat loyalitas wakil kepala daerah kepada kepala daerah, namun bisa muncul resistensi dari partai politik sebagai akibat kegagalan membangun koalisi di tahap awal penentuan bakal calon.

"Atas dasar itu, maka soal yang satu ini penting untuk didiskusikan dan dikaji kembali agar diperoleh format yang lebih baik dan bisa dioperasionalkan," imbuhnya. (Edwin Firdaus)