Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prokontra penunjukan Kepala Lemdikpol Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri terus berlanjut. Beberapa hari ini kantor Komisi Pemberantasan Korupsi diwarnai aksi unjuk rasa.

Solidaritas Aksi Mahasiswa Anti Demoralisasi (SAMAD) misalnya, dalam aksinya di Jakarta, Kamis (22/1/2015), menyuarakan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka sudah dipolitisasi.

Koordinator Aksi, Andi Kurnia, menilai ada beberapa kesalahan dan kejanggalan yang dilakukan KPK dalam menangani kasus ini. Pertama, penetapan Budi tidak melalui prosedur hukum karena tak memanggil saksi-saksi.

Kedua, KPK tidak bisa menjelaskan kepada publik apa saja dua alat bukti untuk menjerat Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo sementara menunda pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri.

"Kami menganggap ada arogansi yang dilakukan pimpinan KPK, Abraham Samad, dalam menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, prosedur hukumnya tidak jelas‎. Padahal KPK adalah alat hukum bukan alat politik," terang Andi di KPK.

Selain itu, SAMAD mempertanyakan penetapan tersangka Budi secara tiba-tiba. Pasalnya, penetapan tersangka disampaikan sehari menjelang Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Andi juga mengkritisi soal penetapan tersangka tersebut saat Budi Gunawan masih menjabat Kepala Biro Pembinaan Karyawan SDM Mabes Polri atau sekitar tahun 2006. "Tapi kenapa ekspose perkara ini baru dilakukan sekarang‎?" ucapnya.

Kemudian KPK, baik melalui Abraham maupun institusinya juga dinilai tidak mempunyai standar baku dalam memprioritaskan penanganan kasus hukum pidana korupsi.

Misalnya kata Andi, mengenai kasus yang menjerat bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, bekas Menteri ESDM Jero Wacik, kemudian bekas wakil Ketua Komisi III Sutan Bhatoegana dan juga bekas Ketua BPK Hadi Poernomo.

"KPK terlihat selalu ingin adu kuat dengan lembaga-lembaga negara lainnya karena kapasitasnya sebagai lembaga superbody walaupun bukan superhero," sambung Andi.

SAMAD menuntut lembaga pemberantas korupsi di Indonesia melakukan politisasi dan meminta DPR RI segera memanggil pimpinan KPK guna menjelaskan secara terbuka perihal kegaduhan dan dagelan hukum penetapan Budi sebagai tersangka.

Para mahasiswa tersebut juga meminta kepada Dewan Etik KPK dan DPR RI untuk memanggil Abraham Samad untuk dimintai keterangan terkait foto-foto mesum mirip Abraham yang beredar di publik.

Mereka juga mendesak Abraham menepati janj-janjinya mundur dari pimpinan karena mengunakan KPK sebagai alat politik serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan kasus-kasus besar seperti kasus SKL BLBI, dan Bailout Bank Century.

Dalam aksinya, para mahasiswa juga melemparkan telor dan tomat ke arah gambar Abraham Samad. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap KPK, yang dinilai telah bersikap arogan dalam penegakan hukum di Indonesia.