Optimalkan Pengelolaan ZIS, Jokowi Dukung Baznas RI Berkantor di IKN
Jokowi dukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berkantor di IKN untuk mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia.
Pernyataan tersebut menanggapi adanya keinginan BAZNAS untuk bisa berkantor di IKN, dan diajukan saat Rakornas BAZNAS pada September lalu yang dibuka oleh Jokowi di IKN.
“Kehadiran BAZNAS di IKN akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung transformasi sosial dan ekonomi, terutama untuk memastikan distribusi zakat, infak, dan sedekah yang lebih merata dan tepat sasaran,” ujar Jokowi di Solo, Senin (2/12/2024).
Menurutnya, Baznas RI perlu mengirimkan surat langsung kepada Kepala Otorita IKN.
"Saat ini sudah banyak investor masuk di IKN, seperti perusahaan, perguruan tinggi, maupun rumah sakit. Ini dalam waktu dekat akan segera penuh,” katanya.
Selain itu, Jokowi berharap Baznas RI terus meningkatkan transformasi digital, sehingga informasi yang diterima masyarakat bisa lebih cepat, akurat, dan terbuka.
Sementara itu, Ketua Baznas RI, Noor Achmad, pada pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang telah mendukung penuh Baznas RI, sehingga dalam waktu singkat bisa berkembang pesat.
“Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Bapak Jokowi yang selama menjabat sebagai Presiden RI selalu mendukung Baznas," kata Kiai Noor.
Baca juga: KPK Periksa Pihak Baznas Kalsel, Telusuri Aliran Uang ke Sahbirin Noor
Ia melanjutkan Baznas seluruh Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 30 persen setiap tahunnya.
Bahkan pada Rakorda di Papua dua hari lalu, Papua pengumpulannya tumbuh mencapai 60 persen.
Kiai Noor berharap, langkah strategis ini dapat memperkuat peran Baznas sebagai lembaga pengelola ZIS yang mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.
Menurut Kiai Noor, dengan keberadaan Baznas di IKN, diharapkan pengelolaan ZIS dapat lebih terintegrasi dengan berbagai program strategis pemerintah di kawasan tersebut.
"IKN juga memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kami akan terus berupaya untuk mendukung agenda pembangunan nasional dengan semangat yang sejalan dengan kebangkitan Indonesia melalui adanya IKN," ucapnya.