TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, menyarankan Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta (TPF) kebenaran kasus Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

"Harus ada TPF. Tim itu independen dibentuk presiden," ‎kata Adhie di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Bambang sendiri sudah dijadikan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 silam.

Menurut mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur itu jika kasus yang menjerat Bambang tidak selesai, maka akan mengganggu kinerja KPK. Karena sesuai undang-undang KPK, pimpinan yang menjadi tersangka harus dinonaktif.

"Jadi preseden, orang yang takut dikejar KPK maka minta tolong untuk mentersangkakan (pimpinan‎) KPK," kata Adhie.

Adhie mengatakan anggota TPF harus orang yang paham hukum. Dia merekomendasikan TPF dipimpin mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Purnawirawan Oegroseno.

"Saya rekomendasikan tim ini dipimpin oleh Komjen Oegroseno di Kepolisian yang masih dihormati oleh Kepolisian dan kalangan sipil dan dia sangat memahami persoalan hukum dan bertanggungjawab," kata Adhie.

‎Dengan adanya pemeriksaan TPF, kata Adhie, maka bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara seperti KPK dan Polri.

"‎Dengan demikian enggak ada simpang siur lagi, orang kembali akan percaya kembali setelah rekomendasi dari tim pencari fakta ini diikuti kemudian kita kembali bernegara dengan baik kepada semua institusi negara," ‎ujarnya.

Menurutnya harus orang yang berwibawa yang memimpin tim. Bila tidak hasilnya tak akan ditaati.

"Kalau timnya enggak berwibawa ya orang merasa enggak wajib menjalankan hasil rekomendasinya. Kalau timnya kuat dan berwibawa saya rasa pasti akan ditaati," imbuhnya.