TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kisruh KPK dan Polri kurang tegas.

Hal itu terkait dengan pernyataan Jokowi di Istana Bogor agar KPK dan Polri menghindari potensi gesekan.

"Ya itu dia, yang kita agak sayangkan bahwa Presiden itu terlalu lama membiarkan masalah sehingga masalah ini menjadi public issue," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Tantowi mengatakan Presiden Jokowi sebenarnya memiliki hak untuk mengatasi persoalan KPK dan Polri secara cepat.
Lantaran, kepolisian berada dibawah Presiden. Sedangkan KPK bermitra dengan presiden.‎ Bila Jokowi tegas dalam persoalan tersebut, Tantowi yakin permasalahan tidak membesar di publik.

"‎Presiden harus tegas saja. Kemarin saya menilai pernyataan di istana ngambang. Sehingga harus tegas saja sesuai tugas dan kewenangan yang ada," ungkapnya.

Sebelumnya,‎ Presiden Joko Widodo saat melakukan jumpa pers mengungkapkan dirinya telah meminta kepada dua institusi penegak hukum, baik Polri maupun KPK untuk saling menghindari potensi gesekan.

"Tadi saya minta sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015).

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada KPK dan Polri untuk menjalankan proses hukum terhadap dua Tersangka, baik dari tubuh Polri maupun dari tubuh KPK secara obyektif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Saya sampaikan kepada Ketua KPK, Wakapolri, sebagai kepala negara, saya minta kepada institusi Polri dan KPK, memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai aturan Undang-Undang yang ada," kata Jokowi.