TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menyebutkan perseteruan konflik dua lembaga penegak hukum negara antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri bukanlah sebuah kegawatan.

"Saya belum melihat masalah ini gawat, ini kan cuma masalah koordinasi dan etika. Jadi, kedua lembaga ini harus bisa menanggalkan ego sektoral dan hormati presiden yang sudah menemukan keduanya," ujar Yuddy setelah acara "Perkembangan Capaian 9 Program Quick Wins Kementerian Kabinet Kerja 2014-2019" di Kantor Kemenpa-RB, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Politikus Partai Hanura ini menegaskan KPK dan Polri harus bisa sama-sama mengendalikan diri. Ia berpendapat, perseteruan tersebut terjadi karena buruknya komunikasi dua lembaga penegak hukum.

"Tidak perlu ada penggalangan massa. Engga perlu ada opini publik yang dibangun untuk menyudutkan. Kita tunggu saja nanti juga akan selesai baik-baik,"ucap Yuddy.

Sebelumnya Yuddy menyarankan, kedua lembaga negara tersebut harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan KPK ke Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) dan juga kasus Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

"Kalau terjadi perbedaan pendapat-pendapat hukum kan ada lembaga peradilan yang bisa memutuskan apakah cara-cara hukum yang dilakukan KPK dan Polri benar atau tidak," kata Yuddy.