TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, meminta partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak terus menerus mengganggu Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menjalankan roda pemerintahan.

Muzani menjelaskan, era demokrasi sudah berlangsung sejak 1999. Seharusnya, kata dia, parpol KIH bisa mengerti bagaimana partai pendukung seharusnya bersinergi dengan pemerintah.

"Ini bukan demokrasi pertama, jadi harusnya (parpol pendukung) tidak menganggu proses pemerintahan. Kalau mengganggu, pemerintahan juga pasti akan terganggu," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015) siang.

Hal tersebut disampaikan Muzani menanggapi pernyataan Tim Independen yang dibentuk Jokowi untuk menangani kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

Tim Independen menyebut pemilihan Budi sebagai Kapolri bukan lah inisiatif Jokowi, melainkan ada tekanan dari partai politik.

"Partai ambil posisi memang tidak salah, karena kontribusinya tidak kecil. Tapi Presiden juga harus bisa proporsional," ucap Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra.

Kedepannya, Muzani berpesan agar Jokowi bisa lebih tegas kepada partai pendukung. Sebaliknya, partai pendukung juga tidak boleh terus-terusan melakukan intervensi terhadap pemerintah.

Menurut dia, perbaikan belum terlambat untuk dilakukan karena pemerintah Jokowi-JK baru menginjak 100 hari.

"Saya kira dalam 100 hari ini Jokowi memang diwarnai dengan kegamanangan dalam banyak hal, karena belum duduk sebenarnya sebagai kepala negara, kepala pemerintah," ucapnya