TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, pemerintah adalah pemilik saham dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Ia mengingatkan, setiap perusahaan harus membagi keuntungan dengan negara dalam bentuk pajak.

"Jadi kita tidak pernah ingin perusahaan itu rugi. Ini prinsip yang kita jalankan, sebagai pemerintah untuk mendorong," kata JK dalam sambutannya di acara Acara Seminar Indonesia Economic and Market Outlook 2015, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2015).

Ia mengatakan pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memberikan lapangan pekerjaan yang kebih banyak, dan pemerataan. Kurangnya lapangan pekerjaan dan pemerataan kata JK, membuat banyak warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negri di sektor non formal.

"Kenapa banyak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri, karena pertanian (sudah) tidak sanggup lagi memberikan lapangan pekerjaan. Satu hektar sawah maksimum menampung lima orang, tapi satu hektar dalam bentuk pabrik, bisa menampung seratus orang," ujarnya.

Dalam kesempatan itu JK juga menegaskan bahwa pemerintah memahami dunia bisnis. Karena Presiden Joko Widodo adalah mantan pebisnis, JK pun juga merupakan seorang pebisnis. Selain itu kata JK banyak menteri dan pejabat di pemerintah kini adalah pebisnis.

"Pemerintah adalah bisnisman, menteri semua pengusaha, jadi tidak usah perdebatkan bisnis di pemerintahan," terangnya.

Di era Presiden ke-2 RI, Suharto kata JK, terdapat banyak teknokrat di pemerintahan. Di era reformasi mulai banyak pengusaha masuk, dan kini sebagian besar pejabat adalah pengusaha.

"Jadi sebenarnya berbicara bisnis dengan pmerintah akan jauh lebih mudah sekarang daripada dulu. Karena itu lah apa yang kita utamakan adalah visi bersama supaya negara bisa maju dengan kerja keras kita semuanya," tandasnya.