TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendukung pencapaian target pembangunan khususnya penyediaan dua juta unit rumah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya untuk mendukung pencapaian target tersebut adalah dengan mempercepat proses sertifikasi tanah perumahan dan kawasan permukiman.

"Sebagai dukungan untuk pencapai target pembangunan, kami di Tata Ruang akan mempercepat proses sertifikasi lahan. Dengan adanya sertifikasi lahan, pembangunan lebih punya kepastian hukum," kata Ferry saat menghadiri acara MOU dengan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy, Kamis (29/1/2015).

Menurutnya, beberapa hal yang terjadi sebelumnya diupayakan agar tak kembali terulang. Ferry juga menjelaskan, selama ini, banyak proyek pembangunan baik itu infrastruktur maupun hunian baik yang dikerjakan pemerintah mapupun swasta komersial terkendala oleh status lahan.

"Misalnya ada pembangunan rumah susun atau jalan tol, proyek sudah jalan setengah tapi ternyata lahan belum bebas sepenuhnya lalu proyek jadi terhambat. Sekarang kami tidak ingi permasalahan-permasalahan itu jadi penghambat lagi. Makanya dengan sertifikasi ini, jadi ada penegasan," katanya.

Komitmen Ferry tersebut didengar oleh sekitar 100 orang anggota REI yang hadir dalam Rakornas di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta yang dibuka oleh Ketua Umum REI Eddy Hussy.

Secara garis besar, Rakornas kali ini akan membahas berbagai upaya-upaya mencapai target pembangunan 2 Juta rumah per tahun yang terdiri dari 1 Juta Rumah Bantuan Pemerintah dan 1 Juta Rumah Komersial oleh swasta.