Direcoki Parpol, Haruskah Jokowi Mundur dari PDIP?
Presiden Jokowi disebut-sebut berada di bawah tekanan politik dalam menentukan nasib dilantik atau tidaknya Komjen Pol Budi Gunawan.
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut berada di bawah tekanan politik dalam
menentukan nasib dilantik atau tidaknya Komjen Pol Budi Gunawan setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kolomnis Politik Fachry Ali mengungkapkan bila Jokowi mengundurkan diri dari partai yang mengusungnya menjadi presiden, hal tersebut dianggap sebagai langkah yang tidak taktis.
"Menurut saya itu juga langkah yang tidak taktis sekarang ini. Sebab dia baru 100 hari, kemudian artikulasi kebijakan-kebijakannya belum begitu berjalan sesuai harapan," ungkap Fachry di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Dikatakannya, bisa saja Jokowi mundur dari Parpol yang kini menjadi tempatnya bernaung. Tetapi dengan catatan harus ada jaminan dari seluruh rakyat kepresidenannya harus tetap dijaga.
"Kecuali ada jaminan dari seluruh rakyat, Jokowi akan dijaga kepresidenannya sepanjang dia tetap berpegang pada ketentuan, pada konstitusi dan kehendak rakyat," ungkapnya.
Jokowi sedang mendapatkan tekanan dari partai koalisi yang mendukungnya saat Pemilihan Presiden 2014 lalu. Tidak ada pilihan lain bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berpegang pada kekuatan moral untuk meredam kekuatan partai politik yang dimotori PDI Perjuangan.
"Itulah kekuatan moral yang mampu imbangi kekuatan politik dari kekuatan-kekuatan politik yang resmi," katanya.
Dikatakannya, dengan adanya dukungan dari kekuatan moral, secara politik Jokowi tetap akan bertahan ditengah tarik menarik kepentingan politik pascapenetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bagaimana pun dikatakan Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia ini, Jokowi tidak
punya partai politik. Begitu juga dengan Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden tidak mempunyai partai politik.
"Dari segi politik resmi (Jokowi-JK) lemah. Tetapi dari segi moral kuat karena didukung langsung oleh rakyat. Bukan oleh parpol atau elit-elit politik yang mendukung, partai yang berkoalisi mendukung dia belum tentu mendukung Jokowi. Tetapi rakyat benar-benar mendukung dia," ungkapnya.