Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sedang mendapatkan tekanan dari partai koalisi yang mendukungnya saat Pemilihan Presiden 2014 lalu. Tidak ada pilihan lain bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berpegang pada kekuatan moral untuk meredam kekuatan partai politik yang dimotori PDI Perjuangan.

"Saran saya Jokowi tetap berpegang dan berkonsultasi pada kekuatan-kekuatan moral. Kekuatan-kekuatan moral itu tercermin dari dukungan kaum sipil sociaty, dukungan-dukungan dari tokoh-tokoh yang secara moral bisa dipertanggungjawabkan seperti dukungan dari Buya Syafii Maarif, Romo Magnis Suseno serta tokoh lainnya. Karena itu lah kekuatan moral yang mampu imbangi kekuatan politik dari kekuatan-kekuatan politik yang resmi," ungkap kolomnis politik Fachry Ali di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).

Dikatakannya, dengan adanya dukungan dari kekuatan moral, secara politik Jokowi tetap akan bertahan ditengah tarik menarik kepentingan politik pascapenetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagaimana pun dikatakan Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia ini Jokowi tidak punya partai politik. Begitu juga dengan Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden tidak mempunyai partai politik.

"Sari segi politik resmi (Jokowi-JK) lemah. Tetapi dari segi moral kuat karena didukung langsung oleh rakyat. Bukan oleh parpol. Elit-elit politik yang mendukung, partai yang berkoalisi mendukung dia belum tentu mendukung Jokowi. Tetapi rakyat benar-benar mendukung dia," ungkapnya.

Untuk melawan kekuatan politik yang menekannya, Jokowi harus memenangkan dukungan moral. Bila dukungan moral dimenangkan Jokowi, maka serangan politik yang ditujukan kepadanya akan tertahan.

"Untuk mengimbanginya Jokowi harus memenangkan dukungan moral. Kalau dukungan moral dia menang akan mampu mengimbangi tekanan-tekanan politik dari parpol-parpol termasuk parpol pendukungnya," ungkapnya.