TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Televisi seharusnya proporsional dan jernih dalam mengekspose berita tentang polemik antara KPK dan Polri. Karena itu televisi harus mengedepankan jurnalisme damai. Hal ini ditegaskan oleh Komisioner KPI Pusat, Danang Sangga Buwana.

"Isi siaran yang mengekspose permasalahan yang kini terjadi antara KPK dan Polri harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai televisi justru menjadi pihak yang memperkeruh ketegangan antar kedua institusi penegak hukum tersebut," ungkap Danang.

Ia menambahkan, acara televisi, baik dialog, talkshow maupun berita semestinya memikirkan dampaknya bagi kalangan masyarakat akar rumput. Jangan ada kesan provokatif yang seolah satu pihak dikriminalisasi oleh pihak lain.

Polri dan KPK, lanjut Danang, merupakan dua institusi yg berjasa bagi bangsa indonesia. Polri mempunyai sejarah panjang dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara KPK menjadi representasi pemberantasan korupsi dalam menciptakan good and clean government.

"KPI memandang kedua institusi ini harus diselamatkan demi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Jangan sampai terjadi huru hara di kalangan masyarakat justru karena ekspose media yg tidak jernih dan cenderung memihak salah satu institusi," tegas Danang.

Menurut Danang, disinilah peran media televisi sebagai salah satu pilar demokrasi dibutuhkan.

"Bukan semata mata jernih, obyektif dan proporsional, tetapi televisi juga harus mampu menjadi juru damai dan menyebarkan nilai kebaikan ditengah nasib supremasi hukum yang kian berada di ujung tanduk ini. Televisi harus membuktikan dirinya sebagai pilar demokrasi, bukan sebaliknya perusak demokrasi," pungkas Danang.