Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) meminta parpol untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus KPK dan Polri pada Presiden. Ketua Presidium Forum Alumni Aktivis PPMI Agung Sedayu menuturkan penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo menuian polemik dan konflik.

"Masyarakat tidak sepakat karena menganggap Budi Gunawan bukan polisi bersih, memiliki aliran rekening jumbo yang belum jelas muasalnya," kata Agung di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (1/2/2015)‎.

Ia mengatakan pelantikan Budi Gunawan tidak dibatalkan meski telah menyandang status tersangka. Sebab telah mendapat persetujuan dari DPR. Di sisi lain, langkah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada saat menjelang penunjukkannya sebagai calon Kapolri menimbulkan kesan terlalu politis. "Hingga muncul berbagai serangan ke KPK," ujarnya.

Ia mengingatkan perseteruan KPK melawan kepolisian pernah terjadi sebelumnya‎ hingga muncul idiom Cicak VS Buaya. Saat itu tidak ada penyelesaian yang kongkrit.

"Justru yang terasa adalah ekses negatifnya, banyak pekerjaan penegakan hukum oleh KPK maupun kepolisian terlantar karena kedua institusi itu sibuk saling serang," tutur Agung.

Saat ini perseteruan terjadi lagi. Agung mengatakan dampakny‎a luar biasa. Sebagian kalangan, kata Agung, menuding langkah Jokowi mempertahankan Budi Gunawan karena intervensi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Konflik KPK vs Polri menodai 100 hari kinerja Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum," tuturnya.

Ia pun menyatakan PPMI mendukung KY mengawasi hakim sidang pra peradilan KPK dan Calon Kapolri Budi Gunawan. Sekaligus meminta hakim Praperadilkan mengambil keputusan secara objektif dan independen tanpa ada intervensi politik. "Mendukung pemerintah memastikan KPK dan Polri diisi oleh figur yang bersih," ujarnya.