TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengapa harus kerja sama dengan Malaysia? Pertanyaan tersebut dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyusul penandatanganan kesepamahaman (memorandum of understanding) antara PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) dengan Proton itu.

Kerja sama tersebut disinyalir sebagai bentuk pengadaan mobil nasional di Indonesia.

Menurut Taufik, Pemerintah Indonesia harusnya lebih peka mengingat hubungan Malaysia-Indonesia sering kali diwarnai sensifitas.

"Inilah yang saya maksud kenapa harus ke Malaysia, kenapa tidak ke dalam negeri saja? Ini kan agak sensitif, jadi tolonglah jangan sampai menimbulkan masalah," ujar Taufik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/2/2015).

Taufik menuturkan, sumber daya manusia di Indonesia telah mampu membuat pesawat terbang sendiri. Untuk itu, tentu sangat disayangkan jika untuk sekelas pengadaan mobil saja, Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Malaysia.

DPR, kata Taufik, akan sangat mendukung jika pemerintah mengutamakan karya anak negeri. Menurut dia, untuk mewujudkan mobil nasional buatan dalam negeri tinggal kemauan dari pemerintah itu sendiri.

"Kami lebih senang lebih sepakat kalau menggunakan apa yang dimiliki oleh anak negeri ini. Jangan sampai kemudian kita malah ke balik justru ke luar. Tentunya mari kita dukung segala potensi yang dimiliki ank negeri. Saya rasa tinggal political will dari pemerintah, katanya kan mudah buat mobil dari pada pesawat, membuat pesawat saja bisa kenapa buat mobil tidak bisa," tukas politikus Partai Amanat Nasional itu.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan bahwa Proton tersebut adalah deal antarperusahaan dan tidak program mobil nasional. Kerja sama tersebut, kata Saleh, tidak menggunakan APBN.

Menurut Saleh, istilah Mobil Nasional sudah tidak berlaku di Indonesia setelah Organisasi Pergagangan Dunia (WTO) melarang sejak 1998. Sedikit kilas balik, prinsipal otomotif asal Jepang didukung Uni Eropa membawa masalah mobil nasional (Timor kala itu) ke WTO.