Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

IPW Minta Presiden Jokowi Segera Lantik Budi Gunawan

"Jika kedua menang, tentu tidak ada hal yang dipersoalkan lagi. KPK tidak akan memeriksa BG lagi. Begitu juga Polri tidak bisa memeriksa BW,"

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Y Gustaman
zoom-in IPW Minta Presiden Jokowi Segera Lantik Budi Gunawan
KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZES
Komisaris Jenderal Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna penetapan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Polisi Budi Gunawan atau BG sebagai Kapolri.

"Pelantikan BG tidak ada kaitannya dengan prapradilan. Sebab pelantilan BG berkaitan dengan amanah konstitusi di mana DPR sudah menyetujui BG menjadi Kapolri," ujar Neta dalam rilisnya, Minggu (8/2/2015).

Menurut Neta ada dua cara ampuh menyelesaikan konflik KPK dan Polri saat ini. Langkah pertama, majelis prapradilan harus memenangkan BG maupun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

"Jika kedua menang, tentu tidak ada hal yang dipersoalkan lagi. KPK tidak akan memeriksa BG lagi. Begitu juga Polri tidak bisa memeriksa BW," ungkap Neta. Ini akan menyelesaikan persoalan KPK dan Polri saat ini.

Hal kedua, Presiden Jokowi harus konsisten dengan jalur konstitusi, yakni segera melantik BG sebagai Kapolri karena sudah mendapat persetujuan DPR sebagai legitimasi suara rakyat.

Meski terbilang ampuh, dua cara ini tetap menuntut ketegasan dari hakim tunggal praperadilan dan Presiden Jokowi. Saat ini konflik antarlembaga penegak hukum semakin semrawut karena presiden tidak tegas.

Berita Rekomendasi

"Jokowi sebagai kepala negara cenderung terombang-ambing dalam opini publik, sehingga mengabaikan keputusan konstitusi yang sudah menyetujui BG sebagai Kapolri," tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas