TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah konsisten menginginkan Pilkada Serentak di tahun 2015.

Namun KPU sebagai penyelenggara Pilkada justru ingin Pilkada serentak dimundurkan menjadi 2016, dengan pertimbangan pelaksanaan satu tahun anggaran, dan kemungkinan dua putaran.

Merespon hal tersebut, kata Tjahjo, bila KPU merasa kekurangan waktu dalam menggelar pilkada di 2015, maka bisa saja diakali dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, untuk memperpendek masa tahapan Pilkada.

"Tidak masalah kalau diperpendek masa tahapannya. Misalnya soal kampanye, itu kan bisa dipotong karena si figur calon kepala daerah pasti sudah tahu peta daerahnya. Jadi, bisa dipersingkat saja kampanyenya," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015).

Menurut Tjahjo, bila pilkada serentak ini dimundurkan menjadi 2016, Pilkada serentak tahap berikutnya yakni pada tahun 2018 dan 2020 juga akan ikut mundur.

Selain itu, bila dimundurkan menjadi 2016, lanjut politisi PDIP itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh 204 daerah yang telah menganggarkan Pilkada serentak di tahun 2015, bisa bertambah besar.

"Kemendagri sudah cek di 204 daerah itu, dan anggaran sudah siap semua. Nah, daerah yang harus pilkada di 2015 ini tidak mau mundur karena kalau mundur bisa cost lagi," kata politisi PDIP tersebut.

Kendati demikian, kata Tjahjo, pihaknya akan tetap mempertimbangkan juga kesiapan KPU sebagai penyelenggara Pilkada. "Kan yang mengetahui rincinya kan KPU," tegasnya.