TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly membantah isi surat kaleng yang beredar di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sidang praperadilan yang telah direkayasa olehnya maupun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Hasto Kristiyanto.

"Swear (sumpah-red). Kami enggak tahu apa-apa soal praperadilan," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Yasonna mengatakan dirinya tidak mungkin merekayasa sidang praperadilan sesuai surat kaleng itu.

"Coba lihat dulu saya ada gerakan enggak pergi ke pengadilan, pergi kemana, jumpa ketua pengadilan, enggak pernah. Urusan gua saja banyak, Labora saja juga belum beres," kata Yasonna.

Menurut Yasonna, surat kaleng yang beredar di KPK tersebut tidak perlu ditanggapi. Hal itu pun telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo hari ini dan dirinya juga sudah mendengar tanggapan dari Presiden.

"Itu nampaknya enggak benar saja. orang enggak ada penulis. begini saja kalau dia bertanggung jawab kasih namanya, kalau kita layani surat kaleng matilah kita tiap hari nanti," ucap Yasonna.