TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti pada Pusat Studi Pancasila UGM, Diasma Sandi Swandaru, menilai aneh saat kebijakan pemerintah yang dinilai buruk oleh publik PDI Perjuangan dan Megawati seringkali dijadikan sasaran tembak. Menurutnya, realitas itu menunjukkan bahwa cara berpolitik di Indonesia memang aneh.

"Setiap ada kebijakan buruk dari pemerintah sontak PDIP dan bu Mega yang dijadikan sasaran tembak, tetapi kalau kebijakan yang baik seperti eksekusi bandar narkoba, ngebom maling ikan tidak pernah terdengar suara bahwa presiden diintervensi oleh PDIP atau Ketua Umumnya," kata Diasma kepada wartawan, Jumat (13/2/2015).

Diasma menuturkan, perlakuan terhadap PDIP dan Megawati itu jelas tidak adil, tapi menurtunya hal itu adalah realitas politik kita. Menanggapi berbagai serangan yang ditujukan kepada PDIP, Diasma mengajak publik untuk berpikir secara jernih.

"Sejak penentuan Capres hingga penyusunan kabinet pun, PDIP menghormati hak prerogratif Presiden dalam menentukan sikap dan pilihannya," tuturnya.

Masih kata Diasma, sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu, PDIP rela kadernya hanya menempati empat pos di kementerian.

"Ini menjelaskan bahwa PDIP dengan penuh kesadaran tidak memaksakan kekuasaannya karena adanya kesadaran bahwa mengelola Indonesia tidak bisa sendiri tetapi bersama-sama segenap eleman bangsa yang lainnya," ujarnya.