TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Heri Budianto, menilai opsi melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri lebih ringan risiko politiknya dibandingkan membatalkan pelantikannya.

Sebab, selain sudah adanya keputusan DPR yang menyetujui pencalonan BG, saat ini sudah ada putusan hukum yakni praperadilan yang mengabulkan gugatan BG atas status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menurut saya, saatnya presiden bersikap dengan mempertimbangkan resiko politik paling sedikit,” kata Heri Budianto, Senin (16/2/2015).

Heri mengungkapkan, keputusan praperadilan PN Jaksel yang menerima permohonan Komjen Budi Gunawan sudah tentu menimbulkan pro dan kontra terkait pelantikan BG.

Jika presiden melantik pasca keputusan praperadilan ini, maka sudah pasti ada yang akan lantang bersuara lantang mengkritik Presiden Jokowi. Sebaliknya jika presiden tidak melantik maka beban politik presiden akan semakin berat.

“DPR pun akan bersuara lantang jika presiden tak melantik BG. Sebab proses politik di DPR sudah berlangsung. Dan praperadilan sudah ada keputusan,” katanya.

Jika tak melantik, lanjut dia, maka presiden akan mengalami resiko politik lebih berat karena akan berhadapan dengan DPR. DPR akan semakin mendesak Jokowi untuk melantik.

Terlebih sebelumnya Jokowi selalu mengatakan keputusan mengenai status BG menunggu keputusan praperadilan yang diajukan BG selesai sebagai bentuk penghormatan atas proses hukum.

“Jika tidak (melantik BG) konsekuensi politik yang dihadapi presiden justru akan lebih berat. Jika tidak melantik, maka secara politik Jokowi sama saja menantang DPR,” ujarnya.