TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, membantah pihaknya telah melakukan 'politik dagang sapi' dalam memberikan pertimbangan dan saran kepada Presiden Joko Widodo terkait calon Kapolri.

Lembaga itu diduga telah melakukan permainan saat menyerahkan enam nama calon Kapolri di luar Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan. Nama-nama itu telah diserahkan ke Mensesneg Pratikno dan Seskab Andi Widjajanto.

Nama-nama jenderal polisi bintang tiga yang bisa dijadikan pertimbangan seandainya presiden membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan, tersebut yaitu, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.

Kemudian, Irwasum Komjen Dwi Prayitno, Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Dua nama lagi, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Suhardi Alius.

"Kami mengusulkan nama-nama itu dalam rangka berjaga-jaga, sebagai lembaga yang menjadi pembantu presiden dalam rangka pengusulan calon Kapolri. Apabila, presiden meminta, tetapi kami tidak siap, ini salah. Oleh karena itu, ini bukan manuver dan bukan politik dagang sapi," kata Adrianus di kantor Kompolnas, Jakarta, Selasa (17/2/2015) malam.

Menurut Adrianus, apabila presiden memutuskan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka enam calon Kapolri lainnya harus gigit jari. Namun, kalau presiden tidak melantik Budi Gunawan, maka presiden dipersilahkan melihat keenam nama itu.

"Kalau presiden tidak mau melihat nama-nama ini tapi nama lain ya silahkan. Kami tidak dalam posisi mengatakan jangan, kalau presiden meminta saran dan pertimbangan kami siap," tuturnya.

Adrianus menjelaskan, semua calon Kapolri tersebut diperlakukan sama. Artinya, Kompolnas tidak menempatkan salah satu calon lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan yang lain.

"Kami tidak memberikan peringkat dan privelensi. Semua diperlakukan sama plus saran yang kami punya tentang mereka," ujarnya.

Dalam memberikan pertimbangan dan saran kepada Presiden Joko Widodo terkait calon Kapolri, Adrianus mengaku sudah cukup memberikan masukan. Pertemuan terakhir dilakukan sebelum putusan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin.

"Saya rasa sudah cukup berkomunikasi dan memberikan saran-saran kepada istana. Kami tidak usah menggangu presiden lagi. Kami memahami kesibukan presiden dan kami sudah 2 kali bertemu dan 1 kali dipanggil tetapi dia tidak menemui kami karena sedang ada rapat dengan wakil presiden dan menteri," jelasnya.