TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Berbagai kontroversi dan pengingkaran janji Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya menjadi sorotan Petisi Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Sulawesi Selatan.

Mulai dari janji kabinet Jokowi yang tak ramping, bagi-bagi kursi, pengangkatan Kejaksaan Agung dari politisi, kenaikan harga BBM yang makin yang berdampak kenaikan bahan pokok yang menyusahkan rakyat, sampai sikap 'tak acuh' atas, kisruh KPK dengan Polri bahkan perpanjangan Kontrak dengan pihak asing yaitu Freeport.

Demikian dikemukakan Uchu Mattawang, Koordinator Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem)Sulawesi Selatan, dalam keterangannya, Rabu (18/2/2015).

"Kondisi nasional yang mencemaskan di usia pemerintahan Jokori yang baru berumur jagung maka kami meminta Jokowi mundur dengan membuat petisi karena kami tidak percaya lagi dengan pemerintahan Jokowi," kata dia.

Karena itu aktivis ProDem menyampaikan dua tuntutan utama yakni Jokowi mundur dari Presiden RI dan nasionalisasi aset asing.

Tuntutan itu disampaikan para aktivis ini ketika menggelar unjuk rasa di depan kampus 1 UIN Alauddin di jalan Alauddin dan di depan Kampus Yaspi Makassar, sore tadi.