TRIBUNNEWS.COM - Langkah Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dinilai tidak cukup dan tidak menyelesaikan masalah.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mempertanyakan jika sekadar membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, kenapa hal tersebut bisa diambil jauh-jauh hari sebelum kekisruhan ini semakin meluas?

"Presiden Joko Widodo seharusnya bisa bersikap tegas untuk menghentikan semua tindakan kriminalisasi terhadap KPK," ujar peneliti PSHK, Miko Ginting, kepada Tribunnews.com, Rabu (18/2/2015).

Menurut Miko, sikap Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK adalah langkah yang justru melegitimasi dan membiarkan tindakan kriminalisasi terhadap KPK.

"Dengan menerbitkan Perppu, Presiden Joko Widodo sama saja menyatakan bahwa rangkaian penetapan tersangka terhadap Komisioner dan penyidik KPK adalah penegakan hukum biasa, bukan tindakan kriminalisasi yang sistematis," tuturnya.

Miko mengatakan sikap Presiden yang memilih untuk memberhentikan sementara pimpinan KPK dan bukan menghentikan kriminalisasi, menunjukkan tidak berpihaknya Presiden kepada gerakan pemberantasan korupsi yang sedang dilumpuhkan dari berbagai sisi.

"KPK harus terus bergerak memberantas korupsi. Kami mendesak KPK untuk melanjutkan kasus Budi Gunawan dan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi lain yang sedang ditangani oleh KPK," tutur Miko.