TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perselisihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri beberapa waktu terakhir telah melahirkan kontroversi baik secara politik, hukum dan sosial.

Politikus Partai NasDem Prananda Surya Paloh berpendapat, perlu langkah sistematis dan bermartabat menempatkan posisi Polri dalam struktur kenegaraan Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah sebuah resultan yang tak terhindarkan ketika lembaga birokrasi seperti Kapolri berada pada wilayah politik. Hasilnya sangat rentan dengan dinamika politik.

"Sudah saatnya kita mempertimbangkan mereformasi Polri secara menyeluruh dan tuntas. Dengan menempatkan Kapolri tidak pada wilayah politik namun wilayah birokrasi," ungkap Prananda dalam rilisnya, Kamis (19/2/2015).

Artinya, sambung Prananda, Polri bisa berada di bawah kementrian (seharusnya Kementerian Dalam Negeri) seperti di Jepang atau bisa juga berada di bawah pemerintah provinsi seperti model Amerika Serikat.

"Model yang terbaik nanti bisa dicarikan detil sistemnya oleh para pakar, akademisi, maupun peneliti dan dijadikan rujukan bagi eksekutif maupun legislatif dalam mereformasi birokrasi kepolisian," imbuh politikus NasDem itu.