Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bambang: Kisruh KPK-Polri Akibat Jokowi Tak Hendaki BG Jadi Kapolri

Kami tahu Jokowi tidak menghendaki BG (Budi Gunawan) menjadi calon Kapolri

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Bambang: Kisruh KPK-Polri Akibat Jokowi Tak Hendaki BG Jadi Kapolri
Adi Suhendi/Tribunnews.com
Bambang Soesatyo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebetulnya tidak menghendaki Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Jokowi dikatakannya memiliki calon lain.

"Kami tahu Jokowi tidak menghendaki BG (Budi Gunawan) menjadi calon Kapolri, dia punya calon lain bukan BG. Namanya tidak perlu disebut lah," kata Bambang dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2015).

Dikatakan dia, dalam pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Jokowi memiliki desakan dari partai pendukung utamanya saat Pilpres. Sehingga Jokowi tidak punya pilihan mengakomodir keinginan tersebut dengan mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Sementara DPR membaca hal tersebut dan melihat bila pemerintah menjadikan DPR sebagai alat dan berharap DPR menolak pencalonan Budi Gunawan.

"Saya tidak tahu dia main mata dengan KPK atau KPK punya keputusan sendiri maka ditersangkakan lah menjelang fit and proper. Saya menduga presiden ingin gayung bersambut dari DPR agar BG ditolak, ternyata tidak, kami sadar itu, maka dikembalikan ke istana terserah dia mau lantik atau tidak itu urusan dia," ujar Bambang.

Akhirnya Jokowi tersandera karena mundur kena maju kena. Akhirnya timbullah kompromi-kompromi politik yang Bambang pun tidak tahu kebenarannya.

Ia menjelaskan bahwa kompromi tersebut menjelaskan posisi jabatan di tubuh organisasi Bhayangkara di mana BG akan diposisikan menjadi Wakapolri dan Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Dalam perjalanannya nanti Budi Gunawan akan disiapkan menduduki posisi menteri dalam kabinet Jokowi.

Berita Rekomendasi

"Ini isu tingkat elite yang belakangan ini beredar. Kalau PDIP adem ayem ke depan, dua minggu ke depan, itu menjelaskan pada kita deal-deal itu benar adanya. Tapi kalau masih ribut dan keras pertama ada dugaan pelanggran undang-undang kepolisian oleh presiden, maka bisa menilai itu rumor. Kita lihat saja," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas