TRIBUNNEWS.COM, MAROS - Konflik yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja "Ahok" Purnama dengan DPRD DKI Jakarta, seharusnya dicontoh oleh pemerintah di daerah lain kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK. Hal itu kata dia baik untuk "check and balances".

JK kepada wartawan di Pangkalan Udara TNI AU, Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2/2015), JK mengatakan dengan pertentangan antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta, akan terlihat nanti siapa yang sesungguhnya bersalah.

"Di DKI bukan masalah politik. Karena semua partai itu bersama-sama bersebrangan dengan Ahok, artinya disini Gubernur melawan DPRD karena masalah APBD yang dianggapnya itu ada siluman. Biar aja gitu sehingga orang jelas yang mana nih. Menurut saya oke itu," katanya.

Konflik itu dipicu oleh Ahok yang mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta. Ahok mengklaim ada "dana siluman" sebesar Rp 21 miliar yang disisipkan oknum DPRD, sehingga ia melangkahi DPRD dengan langsung mengajukan anggaran ke kementerian.

Anggaran yang dicurigai Ahok adalah anggaran pembelian uninterruptible power supply (UPS) atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014 yang menghabiskan sebanyak Rp 330 miliar dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar tiap unitnya.

Menurut JK, siapapun yang nantinya terbukti bersalah, harus bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk bila salah satunya terbukti melakukan pidana.

"Menurut saya, saya dukung itu. Biar saja kejadian itu berlangsung," ujarnya.

Ahok kata dia tidak akan dijatuhkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta bila memang argumennya tepat, untuk tidak meminta persetujuan DPRD soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya kira kalau Ahok benar bagaimana bisa dijatuhkan. Terkecuali Ahoknya salah. Karena menjatuhkan itu harus lewat pengadilan," katanya.