TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatulloh menilai, basis penegakan hukum pemerintahan Jokowi-JK nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Pasalnya, ketetapan hukum yang ada belum menimbulkan rasa keadilan di masyarakat.

Poempida mencontohkan kasus Mutiara Situmorang istri mantan jenderal polisi yang melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap 17 pembantu rumah tangga (PRT) divonis 1 tahun hukuman percobaan penjara oleh Pengadilan Bogor, Selasa (3/3/2015).

"Itu satu contoh, dimana banyak keputusan hukum dengan hukuman yang nampak timpang masih mewarnai nuansa ketidakadilan yang ada," katanya di Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Apalagi, lanjut Poempida ditambah dengan banyaknya keputusan-keputusan hukum yang sudah inkrah tidak dapat dieksekusi hanya karena yang dikalahkan adalah orang-orang yang punya uang.

"Ketegasan Pemerintah dalam konteks penegakan hukum sangat diperlukan. Apabila kemudian hal seperti itu dibiarkan berlarut-larut, maka Pemerintah baru ini tidak menciptakan dampak kemajuan dalam hal penegakan hukum ini," ujarnya.