TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatulloh menilai
basis penegakan hukum pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) masih menjadi pekerjaan rumah yang berat.

Pasalnya, menurut mantan anggota DPR ini, ketetapan hukum yang ada belum menimbulkan rasa keadilan di masyarakat.

Dia mencontohkan kasus Mutiara Situmorang istri mantan jenderal polisi yang melakukan penyekapan dan penganiayaan
terhadap 17 pembantu rumah tangga (PRT) divonis 1 tahun hukuman percobaan penjara oleh Pengadilan Bogor, Selasa
(3/3/2015).

"Itu satu contoh, dimana banyak keputusan hukum dengan hukuman yang nampak timpang masih mewarnai nuansa
ketidakadilan yang ada," kata Poempida dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Rabu (4/3/2015).

Ditambah dengan banyaknya keputusan-keputusan hukum yang sudah inkrah tidak dapat dieksekusi hanya karena yang
dikalahkan adalah orang-orang yang punya uang.

"Ketegasan Pemerintah dalam konteks penegakan hukum sangat diperlukan. Apabila kemudian hal seperti itu dibiarkan
berlarut-larut, maka Pemerintah baru ini tidak menciptakan dampak kemajuan dalam hal penegakan hukum ini," ujar
Poempida.